Kuliah Umum PPIH – APBN dan Pengisian SPT

Salah satu agenda PPI Hiroshima yang menjadi tanggung jawab sie akademik adalah mengadakan kuliah umum-kuliah umum yang menyajikan tema-tema menarik dengan materi yang baik dan disampaikan oleh pembicara yang berkompeten di bidangnya. Pada kesempatan kali ini yang bertepatan dengan hari Sabtu, maka dilaksanakan kuliah umum yang mengangkat tema APBN 2019. Kegiatan yang bertempat di Free Space Daigaku Kaikan-mae lantai 2 ini tidak hanya membicarakan mengenai APBN itu sendiri, namun dilanjutkan dengan praktik pengisian SPT tahunan secara langsung. Bentuk acara yang dibuat dalam dua sesi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang nyaman serta menghindarkan para pendengar dari kebingungan dalam mengikuti kuliah umum ini. Susunan acara yang terdiri dari dua rangkaian acara, dimana satu bagian bersifat teori dilanjutkan acara yang sifatnya praktek secara langsung diharapkan menjadi terobosan agar acara yang dihadirkan ke tengah-tengah pendengar tidak membosankan dan lebih mudah diingat  kedepannya.

Materi pertama yang membawa tema APBN dan Perpajakan disampaikan selama 45 menit termasuk sesi tanya jawab. Materi yang menarik ini  disampaikan oleh bapak Widdy M. S. Wibawa dan yang berperan sebagai moderator adalah saudara Bintan Y. Wiratama. Materi tentang APBN ini dimulai dengan informasi bahwa informasi APBN 2019 yang berformat pdf merupakan dokumen terbuka, yang artinya siapa pun yang memiliki keingintahuan tentang rincian APBN 2019 ini dapat mengunduhnya secara langsung, tanpa suatu izin tertentu. APBN 2019 memiliki nafas yang berbeda dengan APBN yang dirancang pada tahun-tahun sebelumnya, sebab APBN 2019 menitikberatkan pada faktor pembangunan sumber daya manusia dan mendorong investasi. Apabila merunut pada APBN pada tahun-tahun sebelumnya, maka fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang kegiatan ekonomi. Sebelum membahas apa saja yang menjadi titik penting dalam APBN 2019, maka sekilas disampaikan alur penyusunan hingga APBN 2019 dapat terbit seperti sekarang ini. Proses pertama yang dilalui adalah pada Januari 2018 ditentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, setelah arah kebijakan dan prioritas nasional ditentukan, maka pada Maret 2018 dibuatlah resource envelope. Resource envelope atau kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara yang
dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara yang meliputi belanja kementerian atau lembaga dan belanja non kementerian atau lembaga. Setelah kapasitas fiskal ditentukan maka pada 18 Mei 2018 dilakukan pengajuan pokok-pokok kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro dan rencana kerja pemerintah (RKP) ke DPR. Pada tanggal 16 April 2018 dikeluarkan surat bersama pagu indikatif dan rancangan rencana kerja pemerintah. Setelah surat bersama tersebut terbit maka disusul dibuatlah surat bersama pagu anggaran dan penyelesaian penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) oleh kementerian atau
lembaga pada 19 Juli 2018. Setelah kurang lebih sebulan berikutnya maka Presiden mengajukan RAPBN yang dilengkapi dengan RUU dan nota keuangan dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018 di depan anggota dewan. Tanggal 23 November 2018 terbit UU nomor 12 tahun 2018 tentang APBN 2019, selanjutnya pada 31 Oktober 2018 dilakukan sidang paripurna penetapan APBN 2019. Setelah sidang paripurna penetapan APBN 2019 maka pada tanggal 29 November 2018 terbitlah peraturan presiden nomor 129 tahun 2018 tentang rincian APBN tahun anggaran 2019. Tahap akhir perjalanan APBN 2019 sebelum dilaksanakan adalah penetapan dan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

APBN 2019 membawa jargon sehat, adil dan mandiri, maksudnya adalah anggaran yang disusun ini memiliki kemampuan antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi dinamika perekonomian global. APBN 2019 merupakan anggaran belanja dengan defisit anggaran terendah semenjak 2013 dengan keseimbangan primer mendekati Rp 0. Negara secara terus menerus berusaha meningkatkan produktifitas belanja dengan cara reformasi belanja, yaitu negara fokus untuk mendukung daya saing, ekspor dan investasi. Selain reformasi belanja, negara melakukan penguatan value for money. Rencana-rencana tersebut dilaksanakan dengan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi transaksi dan laporan keuangan yang akuntabel. Untuk membiayai berbagai pembangunan dalam rangka meningkatkan kemajuan kehidupan bangsa maka penerimaan negara terus dioptimalkan namun tetap realistis. Optimalisasi penerimaan negara tetap mengedepankan iklim usaha dan investasi yang menarik bagi investor dan pelaku usaha pada setiap strata. Optimasi penerimaan negara juga ditopang dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) melalui peningkatan layanan dan tata kelola. Proyeksi belanja negara juga berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, terutama di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam mengatasi bencana, maka penguatan pemerintah daerah dilakukan hingga menyentuh tingkat kelurahan.

Hal-hal yang baru dan strategis dalam APBN 2019 salah satunya adalah penguatan bidang kesehatan melalui penurunan stunting dengan cara intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 kabupaten/kota. Penguatan keluarga harapan (PKH) menjadi perhatian khusus, yaitu peningkatan besaran manfaat pada komponen pendidikan dan kesehatan. Salah satu hal yang baru yaitu tax  expenditure. Tax expenditure adalah insentif pajak sebagai bentuk transfer sumberdaya kepada publik berupa pengurangan kewajiban pajak untuk mendukung daya saing industri nasional dan mendorong hilirisasi industri.

Salah satu asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2019 adalah lifting minyak. Lifting minyak merujuk pada besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membawa satu barrel minyak bumi ke permukaan tanah dari perut bumi atau disebut sebagai rata rata biaya produksi minyak mentah, merupakan salah satu  parameter ekonomis yang dapat dijadikan sebagai indikator penting terhadap potensi keuntungan dari produksi dari suatu ladang minyak. Angka lifting minyak yang terus menurun tidak
sebanding dengan meningkatnya kebutuhan minyak, kenyataan ini membuat besaran lifting minyak menjadi faktor penting dalam menyusun postur ekonomi makro. Nilai tukar rupiah tidak dapat dilupakan dalam membuat gambaran ekonomi makro yang nyata, nilai rupiah yang terus terdesak hingga mencapai RP 14.248 per dollar Amerika menjadi salah satu timbulnya sentimen negatif pada perekonomian nasional, dalam APBN ini diprediksi nilai rupiah akan kembali merosot ke angka Rp 15.000 per dollar Amerika.

Dalam rangka menyusun anggaran belanja yang realistis dan handal, maka keadaan perekonomian global juga menjadi refleksi dalam menyusun APBN ini. Perekonomian global yang menjadi acuan salah satunya adalah moderasi Tiongkok. Moderasi Tiongkok adalah perlambatan ekonomi negara tersebut. Negara tersebut biasanya mencatatkan angka pertumbuhan 2 digit setiap tahunnya, namun di tahun ini proyeksi pertumbuhannya tidak seoptimis sebelumnya. Pertumbuhan yang melambat tersebut disebabkan oleh perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, perang dagang ini juga diperkeruh dengan ketegangan geopolitik. Dalam tubuh Amerika sendiri terjadi normalisasi moneter, sehingga Amerika dapat meningkatkan tekanan pasar keuangan global.

APBN 2019 yang membawa jargon adil, sehat dan mandiri menjaga defisit anggaran pada angka 1,84% dengan primary balance mendekati Rp 0. Primary balance adalah total pendapatan negara dikurangi total pengeluaran tanpa menambahkan besaran kewajiban pembayaran utang. Jargon mandiri digunakan dalam APBN 2019 sebab komponen pajak sendiri menutup 82,5% dari anggaran negara. Sedangkan sisanya ditutup dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar 17,5% dan penerimaan hibah sebesar 0,4%.

Sesi kedua kuliah umum diisi dengan pengisian SPT tahunan yang dilakukan melalui web site resmi kementerian keuangan secara langsung. Sebelum mengisi SPT secara on-line maka dilakukan simulasi dengan SPT yang sudah dicetak. Kegiatan pengisian SPT ini berlangsung selama satu jam dan dipandu langsung oleh bapak Endra Iraman dan didampingi langsung oleh bapak Widdy M. S. Wibawa. Acara ini dilakukan dengan kerja langsung, secara bersama-sama dijelaskan setiap item yang
ada dalam surat tersebut, termasuk kiat-kiatnya. Penjelasan yang detail namun tetap sederhana ini membuat acara menjadi cair dan dipenuhi canda tawa namun tetap serius, sebab di dalam surat tersebut terdapat beberapa bagian yang perlu dicermati
agar tidak dobel dalam membayar pajak. Setelah simulasi pengisian SPT cetak, maka dilanjutkan pengisian SPT on-line , namun sayangnya alamat yang dituju tidak aktif, mungkin karena hari libur, sehingga web tersebut tidak aktif.

Acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat pemateri kepada bapak Endra Iraman dan bapak Widdy M. S. Wibawa oleh ketua PPI Hiroshima.

Penyerahan sertifikat dari ketua PPIH kepada pemateri Bapak Endra Iraman (atas) dan Bapak Widdy M.S. Wibawa (bawah(.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *